 |
| Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, saat diwawancarai wartawan soal MBG. |
KAPUAS HULU, artikelpublik.com - Banyaknya kasus siswa-siswi yang mengalami keracunan makanan, yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, baru-baru ini, terkait program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuat para orang tua khawatir terhadap anak-anaknya yang menerima MBG di sekolah-sekolah.
Berkaca dari masalah itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, meminta kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk memperketat pengawasan dalam program tersebut.
Iwan Setiawan menegaskan, pengawasan ketat perlu dilakukan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga standar keamanan pangan.
“Kita tidak ingin ada korban keracunan makanan dari program MBG di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini. Apabila sampai terjadi, maka hal itu akan berdampak buruk kepada penerima manfaat,” ujarnya kepada wartawan, saat ditemui, Rabu (24/9/2025).
Iwan menyarankan kepada pihak pengelola MBG, supaya memperbanyak dapur pengolahan dan menempatkannya di dekat lokasi penerima manfaat. Hal itu untuk menjaga kualitas makanan.
“Dengan dapur yang dekat, distribusi tidak terlalu jauh sehingga makanan tetap layak dikonsumsi,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan SPPG, untuk mewaspadai potensi masalah seperti makanan kedaluwarsa, keracunan, maupun sanitasi yang buruk.
Selain itu, kebersihan lingkungan, peralatan masak, serta kehigienisan penjamah makanan, juga harus selalu dipastikan.
“Kepala SPPG memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara distribusi makanan apabila terjadi masalah terhadap kualitas bahan atau proses pengolahan yang membuat pangan tidak layak,” ungkap Iwan Setiawan.
Diterbitkan oleh: Noto Sujarwoto