 |
| Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (HC) Drs. Cornelis, M.H.,. |
JAKARTA, artikelpublik.com - Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ribuan warga di pelosok Kalimantan Barat (Kalbar) dinilai masih harus bersabar lebih lama untuk menikmati akses energi terutama energi listrik.
Atas hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dr. (HC) Drs. Cornelis, M.H., melontarkan kritik tajam terhadap lambatnya progres program listrik desa di Kalimantan Barat tersebut.
Diketahui, terdapat 664 dusun - desa di Kalimantan Barat yang hingga saat ini belum tersentuh aliran listrik, di mana alokasi program listrik desa yang dicanangkan pemerintah pusat dinilai jauh dari kata cukup.
Dari total kebutuhan, hanya 71 desa/dusun di Kalbar yang masuk dalam target program. Ironisnya, dari target yang sudah minim itu, realisasinya pun masih tersendat.
Adapun rincian datanya: total wilayah belum berlistrik: 664 desa/dusun; target program saat ini: 71 desa/dusun (hanya sekitar 11% dari total kebutuhan); realisasi fisik: baru 24 desa/dusun yang dinyatakan selesai.
"Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya masyarakat kami yang masih hidup dalam kegelapan. Ini ironis! Perlu keseriusan ekstra, jangan dianggap remeh karena listrik adalah kebutuhan dasar untuk menggerakkan kehidupan desa, setiap rumah itu 1.300 VA," tegas Cornelis, yang merupakan mantan Gubernur Kalbar dua periode itu, Senin (9/2/2026).
Cornelis menekankan bahwa dorongan untuk kapasitas 1.300 VA di setiap rumah bukan tanpa alasan. Ia mengaitkan ketersediaan listrik dengan komitmen transisi energi menuju gaya hidup yang lebih bersih.
"Kita dorong kapasitas 1.300 VA itu ada tujuannya. Kita punya komitmen untuk membiasakan masyarakat ramah lingkungan, misalnya melalui penggunaan kompor listrik. Ini adalah masa depan kita," ujarnya.
Ia mengingatkan pemerintah bahwa visi "hijau" akan menjadi narasi kosong tanpa infrastruktur yang memadai.
"Bagaimana kita mau bicara kompor listrik atau kelestarian lingkungan kalau listriknya saja tidak ada? Rakyat jangan dipaksa menunggu dalam ketidakpastian. Akses energi adalah kunci utama pendidikan dan kesejahteraan," ungkapnya.
Cornelis juga mengkritisi roadmap (peta jalan) kementerian yang memproyeksikan waktu hingga 4 tahun untuk menuntaskan seluruh wilayah yang belum berlistrik.
Ia mendesak agar Kementerian ESDM melakukan akselerasi dan mengevaluasi hambatan di lapangan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.
Ia pun berharap rasio elektrifikasi di Kalimantan Barat segera mencapai 100% demi mewujudkan keadilan dan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat.
Diterbitkan oleh: Noto Sujarwoto